
Pantau - Indonesia membagikan pengalaman dan kebijakan dalam pembangunan inklusif pada forum 3rd G20 Empowerment Women Working Group (EWWG) yang berlangsung di Kruger National Park, Mpumalanga, Afrika Selatan.
KBRI Pretoria hadir mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam pertemuan tersebut.
Dalam forum itu, Indonesia menyoroti tiga pilar utama pembangunan inklusif, yakni Care Economy, kebijakan inklusi keuangan, dan penghapusan kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence).
"Khusus dalam hal Care Economy, Indonesia menawarkan model inovatif, seperti inisiatif berbasis masyarakat dan perawatan kooperatif, dapat memperluas akses dan memastikan keberlanjutan", disampaikan dalam forum.
Perempuan Pedesaan dan Sektor Informal Jadi Sasaran Prioritas
Model inovatif dalam Care Economy diarahkan untuk menjangkau perempuan di daerah pedesaan, penyandang disabilitas, serta pekerja sektor informal.
Indonesia saat ini tengah mengembangkan Peta Jalan Perawatan Nasional untuk memandu investasi, mendukung pengembangan keterampilan, dan mempromosikan kondisi kerja layak di sektor perawatan.
Dalam aspek inklusi keuangan, Indonesia menekankan pentingnya perluasan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif, terjangkau, dan mudah diakses oleh perempuan.
"Dukungan yang ditargetkan diberikan bagi UMKM yang dipimpin perempuan, perempuan pedesaan, dan mereka yang bekerja di ekonomi informal", ujar perwakilan Indonesia.
Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam memerangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Pendekatan yang digunakan berfokus pada korban dan berpusat pada penyintas.
"Indonesia juga berupaya meningkatkan layanan lokal terpadu dan menerapkan hukum nasional terkait kekerasan seksual untuk memastikan dukungan yang tepat waktu, aman, dan berkualitas bagi para penyintas", ungkap perwakilan Kemen PPPA.
Komitmen Global untuk Pemberdayaan Perempuan
Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap peran perempuan sebagai agen perdamaian di semua tingkatan pembangunan dan pencegahan konflik.
Komitmen tersebut sejalan dengan peringatan 25 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Forum EWWG sendiri merupakan wadah penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Pertemuan EWWG ini diharapkan menghasilkan Deklarasi Menteri G20 bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang akan disahkan pada Oktober 2025.
Afrika Selatan menjadi tuan rumah seluruh rangkaian pertemuan G20 sepanjang tahun 2025, melanjutkan presidensi sebelumnya dari Brazil.
Puncak agenda G20 akan berlangsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf