Pantau - Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial memperketat pengawasan terhadap peserta didik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 4 Padang guna mencegah terjadinya perundungan selama proses pendidikan berlangsung.
"Di sekolah ini kita ada wali asuh, wali asrama, guru, dan kepala sekolah yang akan mengawasi secara ketat agar tidak ada perundungan terhadap anak didik," ungkap perwakilan BBPPKS.
Kemensos secara resmi menunjuk BBPPKS sebagai pelaksana program Sekolah Rakyat tingkat SMP di Kota Padang untuk tahun ajaran 2025–2026.
SRMP 4 Padang menerima sebanyak 150 anak didik yang dibagi ke dalam enam rombongan belajar (rombel).
Kolaborasi Lintas Peran untuk Lindungi Anak Didik
Pengawasan di sekolah ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga pendidik dan pengelola asrama, tetapi juga melibatkan penyuluh serta pekerja sosial di luar struktur sekolah.
"Artinya, kita berkolaborasi untuk memastikan supaya anak didik merasa aman, nyaman dan tentunya harus selalu gembira dan bahagia," tambahnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
Tercatat satu calon siswa mengundurkan diri sebelum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai.
Calon siswa tersebut memilih sekolah lain setelah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga.
Sebagai bagian dari prosedur, pihak sekolah telah meminta surat pernyataan resmi dari wali murid sebagai bukti pengunduran diri.
Pengiriman Perlengkapan Anak Didik Masih Berlangsung
Terkait fasilitas penunjang, beberapa perlengkapan siswa diketahui masih dalam proses pengiriman dan belum seluruhnya tiba di BBPPKS Padang.
"Saya lupa, tapi memang ada beberapa yang lagi proses dan ada juga yang mungkin lagi di bandara," jelas perwakilan BBPPKS.
Meski demikian, pihak sekolah memastikan seluruh kebutuhan dasar anak didik tetap dipenuhi selama masa orientasi berlangsung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
