Pantau - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengimbau para nelayan setempat untuk aktif melaporkan kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti cantrang di wilayah perairan mereka.
Langkah ini diambil untuk mendukung upaya penegakan hukum serta mencegah berulangnya praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional.
Ancaman Cantrang di Perairan Konservasi
Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Kepulauan Seribu, Gama Eka Anantha, menegaskan bahwa penggunaan cantrang di wilayah perairan konservasi dapat membawa dampak serius.
"Itu perlu karena penggunaan alat tangkap cantrang di wilayah perairan konservasi seperti Kepulauan Seribu dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan laut dan penghidupan nelayan tradisional," ungkapnya.
Ia mengakui telah menerima laporan adanya kapal jaring cantrang berskala besar yang diduga beroperasi di perairan barat Pulau Jokong, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menindaklanjuti temuan ini," katanya.
Pihaknya juga tengah menelusuri legalitas dan modus operasi kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang tersebut.
"Penggunaan alat tangkap jelas-jelas melanggar UU Kelautan," tegas Gama.
Warga Resah, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Sudin KPKP Kepulauan Seribu menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan laut, menjalin kerja sama lintas instansi, dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan lokal.
" Kami berkomitmen terus mendampingi masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman terhadap mata pencaharian mereka dan berperan aktif menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Kepulauan Seribu," ujar Gama.
Lurah Pulau Kelapa, Muslim, mengungkapkan bahwa keresahan warga terlihat dari laporan yang terus berdatangan dari para nelayan.
Menurutnya, kehadiran kapal besar di wilayah tangkapan tradisional menyebabkan banyak kerusakan alat tangkap milik nelayan kecil.
"Para nelayan sangat terdampak. Banyak rumpon atau alat tangkap mereka hilang karena keberadaan kapal besar di wilayah tangkapan tradisional," katanya.
Ia berharap pemerintah meningkatkan pengawasan secara signifikan di kawasan perairan Kepulauan Seribu.
"Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan laut. Kami mendorong agar pemerintah daerah dan pusat segera mengambil tindakan tegas," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
