Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ombudsman Puji Program Pembinaan Lapas Sukamiskin, Dorong Jadi Model Nasional Ketahanan Pangan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Ombudsman Puji Program Pembinaan Lapas Sukamiskin, Dorong Jadi Model Nasional Ketahanan Pangan
Foto: Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam kunjungan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (sumber: Ombudsman RI)

Pantau - Ombudsman RI menilai program pembinaan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat layak dijadikan model nasional bagi lembaga pemasyarakatan lainnya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus rehabilitasi warga binaan.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan penilaian tersebut saat melakukan kunjungan langsung ke Lapas Sukamiskin pada 14 Juli 2025.

Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung berbagai program produktif yang dijalankan, khususnya di bidang pertanian dan pangan, seperti budidaya melon, cabai, ikan lele, bebek, dan ayam petelor.

Tak hanya itu, Lapas Sukamiskin juga mengembangkan program inovatif berupa pembuatan perahu nelayan, yang hingga saat ini telah menghasilkan 12 unit perahu.

Pembinaan WBP Dukung Ketahanan Pangan

Yeka menilai bahwa pembinaan yang dilakukan tidak hanya memulihkan dan merehabilitasi warga binaan secara individu, tetapi juga berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Ini praktik baik yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai sektor," ungkapnya.

Ia juga meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berjalan di dalam lapas tersebut.

Yeka menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan anggaran MBG dari pemerintah pusat, yang menandakan sinergi yang baik antar lembaga.

Menurutnya, negara wajib memberikan pelayanan publik yang layak kepada seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan, sebagaimana amanat undang-undang.

Dorong Kebijakan Strategis dan Lintas Sektor

Yeka menekankan bahwa peran strategis lapas dalam sistem pemasyarakatan tidak boleh diabaikan, khususnya dalam proses reintegrasi sosial warga binaan.

"Keberlanjutan program-program ini membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah, termasuk dalam bentuk pendampingan, pembiayaan, serta penyelarasan kebijakan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ia mengungkapkan.

Hasil dari kunjungan ini, lanjutnya, akan dijadikan masukan strategis oleh Ombudsman untuk menyusun saran kebijakan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Presiden RI.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pelayanan publik, dengan fokus pada efektivitas program pembinaan yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan.

Penulis :
Arian Mesa