Pantau - Pemerintah Indonesia mengumumkan serangkaian langkah strategis dalam sektor ekonomi, energi, dan ketenagakerjaan, termasuk peningkatan impor LPG dari Amerika Serikat, penurunan tarif resiprokal yang mendorong ekspor, hingga program pengiriman transmigran ke Jepang.
PT Pertamina (Persero) merencanakan peningkatan porsi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat dari 57 persen menjadi 60 persen.
"Porsi impor LPG dari Amerika Serikat Pertamina sudah cukup besar ya, 57 persen (per 2024), dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60 persen. Itu akan kami jajaki juga," ungkap perwakilan Pertamina dalam pernyataan resmi.
Peningkatan ini merupakan hasil dari penjajakan dalam negosiasi tarif resiprokal antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat.
Tarif AS Turun, Ekspor dan Investasi Naik
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut penurunan tarif impor AS ke Indonesia sebesar 19 persen memberikan dua keuntungan signifikan bagi perekonomian nasional.
"Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat," jelasnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menambahkan bahwa penurunan tarif balasan dari AS dari 32 persen ke 19 persen membuka peluang ekspor dua kali lipat ke pasar Amerika.
Ia menyebut hasil negosiasi tarif Indonesia dengan AS lebih baik dibanding banyak negara lain dan menjadi momentum penting untuk mendorong ekspor nasional secara berkelanjutan.
1.000 Transmigran Disiapkan Bekerja di Jepang
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan program penempatan 1.000 transmigran untuk bekerja di sektor pertanian di Jepang.
"Ini berita baik juga untuk masyarakat, saya juga sedang berkoordinasi cukup efektif dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding," ujarnya.
Program ini dijalankan melalui skema kerja sama dengan berbagai pihak dan diharapkan menjadi bagian dari solusi ketenagakerjaan serta penguatan kompetensi pekerja Indonesia di luar negeri.
BSU Tersalurkan untuk 11,4 Juta Pekerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah mencapai Rp6,88 triliun dan disalurkan kepada 11,4 juta pekerja dalam kurun 23 Juni hingga 1 Juli 2025.
"Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita," ungkap Sri Mulyani.
- Penulis :
- Aditya Yohan
