Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dalam pengembangan Sekolah Rakyat di tingkat nasional.
SMKN Jateng Jadi Contoh Best Practice Pendidikan Berbasis Afirmasi
"Jawa Tengah ini sudah sejak lama punya sekolah rakyat, ya SMKN Jateng", ujar Fikri dalam keterangannya.
Saat ini, terdapat tiga SMKN Jateng yang tersebar di beberapa daerah dengan sistem pendidikan berbasis asrama.
Para siswa dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan karena ditanggung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
"Jawa Tengah bisa berbagi pengalaman best practice, pengelolaan SMKN Jateng ini bisa jadi sandingan dalam pengelolaan Sekolah Rakyat", tambah Fikri.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat saat ini masih dalam proses menemukan bentuk ideal karena menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Sekolah Rakyat dirancang dengan fokus pada kurikulum nasional, pendidikan kewirausahaan, dan penguatan nilai-nilai agama sebagai ciri khasnya.
Model pengelolaan SMKN Jateng diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembanding untuk merumuskan sistem Sekolah Rakyat yang lebih kokoh dan terukur.
Tantangan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Dihadapi
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama pendidikan di wilayahnya adalah masih adanya sekitar 500 ribu anak yang tidak bersekolah.
Ia menilai diperlukan langkah-langkah serius untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualifikasi guru, dan memperkuat kebijakan afirmatif untuk menyasar kelompok masyarakat rentan.
Kebijakan seperti SMKN Jateng yang menanggung penuh biaya siswa dinilai menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan ketimpangan akses pendidikan di daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
