Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas oleh Polda Banten karena dinilai selaras dengan upaya pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Yandri menyebut bahwa program ini sesuai dengan poin keenam Astacita dan layak diberikan penghargaan untuk mendorong semangat internal Kementerian Desa serta bisa direplikasi di daerah lain.
"Oleh karena itu, ini layak kami berikan penghargaan, untuk menjadi pemacu dan pemicu kami, terutama di internal Kemendes. Dan ini juga bisa menjadi contoh, atau bisa direplikasi di daerah-daerah lain," ungkapnya.
Inisiatif Kurangi Pengangguran dan Tekan Kriminalitas
Yandri menjelaskan bahwa Poliran dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan perekonomian desa, dan mengurangi angka kriminalitas di wilayah Banten.
Kapolda Banten, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan bahwa latar belakang munculnya program Poliran adalah hasil survei yang menunjukkan tingkat pengangguran di Banten mencapai hampir 5,7 persen, yang berkorelasi erat dengan meningkatnya angka kriminalitas.
Sebagai solusi, Polda Banten bekerja sama dengan gubernur dan dinas terkait untuk merancang dan meluncurkan program pelatihan berbasis keterampilan kerja bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Polda Banten mendirikan balai pelatihan sebagai sarana pemberdayaan warga agar memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.
"Alhamdulillah, dari pelatihan, di empat gelombang ini, hampir rata-rata, hampir 80 persen lebih, sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Banten," ia mengungkapkan.
Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Resmi
Program Poliran memberikan pelatihan keterampilan di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, hidroponik, perikanan, pengelasan, dan kelistrikan.
Keahlian-keahlian tersebut juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan bahan pangan dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peserta program berasal dari berbagai latar belakang, termasuk warga binaan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), generasi Z, dan milenial.
Setiap gelombang pelatihan diikuti oleh sekitar 112 orang peserta.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat resmi dari Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah diperoleh.
- Penulis :
- Arian Mesa
