Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa program Magang Nasional bergaji setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan terobosan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut Netty, program ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk belajar sekaligus mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusinya.
"Program magang bergaji ini adalah langkah positif, karena memberikan kesempatan kepada anak muda untuk belajar sambil mendapatkan penghargaan yang layak. Ini bagian dari investasi SDM yang sejalan dengan visi pemerintah membangun tenaga kerja kompeten dan produktif," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/10).
Dukung Pengurangan Pengangguran dan Keterampilan Kerja
Netty menilai Magang Nasional juga berpotensi menekan angka pengangguran muda serta menjadi sarana bagi peserta untuk memperoleh keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.
Ia mengapresiasi langkah Kemnaker yang melibatkan Bank Indonesia serta berbagai kementerian dan lembaga negara lain dalam pelaksanaan program tersebut.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar kegiatan magang tidak hanya terbatas di sektor swasta, tetapi juga meluas ke lembaga publik dan institusi strategis.
"Magang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara peserta, penyelenggara, dan perusahaan, dengan kurikulum pelatihan yang jelas. Jangan sampai magang dijadikan bentuk lain dari hubungan kerja tanpa perlindungan," ungkapnya.
Magang Harus Edukatif dan Melindungi Peserta
Netty mengingatkan bahwa kegiatan magang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang terstruktur, bukan sekadar aktivitas kerja.
Ia menekankan bahwa peserta harus mendapatkan pengalaman, keterampilan teknis, dan pemahaman budaya kerja secara menyeluruh.
"Magang harus menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Peserta perlu dibimbing agar mereka benar-benar memahami proses kerja, bukan hanya melakukan tugas rutin," katanya.
Netty juga mendorong agar perlindungan terhadap peserta magang diperhatikan secara serius.
Aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta uang saku yang layak harus menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini.
"Peserta magang berhak atas rasa aman, kesehatan kerja, dan penghargaan atas kontribusinya. Program yang baik harus melindungi mereka dari potensi eksploitasi atau perlakuan tidak adil," tegasnya.
Komitmen Pemerintah dan Harapan Pemerataan
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan sekitar 1.500 peserta lolos dalam program Magang Nasional tahap I gelombang 2 tahun 2025.
Penetapan tersebut dilakukan usai proses seleksi dan usulan dari perusahaan.
Netty berharap implementasi Magang Nasional dapat berjalan merata hingga ke luar Pulau Jawa dan benar-benar mencetak tenaga kerja muda yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
