Pantau - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan penyesalan atas beredarnya beras oplosan yang salah satunya berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, Food Station, dan telah sempat dikonsumsi oleh masyarakat.
"Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi," ungkap Pramono dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di seluruh jajaran BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
Tekankan Integritas dan Tata Kelola Profesional
Gubernur Pramono meminta para direksi BUMD mengedepankan tata kelola profesional yang berlandaskan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
"BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama," tegasnya.
Meskipun sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa distribusi pangan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
Distribusi Pangan Dipastikan Tetap Aman
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim), menegaskan bahwa distribusi bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station tidak terganggu.
"Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station agar tidak terganggu," jelas Chico.
Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut tuntas kasus ini.
- Penulis :
- Aditya Yohan
