TNI AL Gagalkan Penyelundupan 74 Ton Arang Bakau Ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok

Pantau - TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan dua kontainer berisi arang bakau ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Penindakan tersebut dilakukan jajaran TNI AL melalui Komando Daerah Angkatan Laut III Jakarta berdasarkan informasi rencana pengiriman barang ilegal dari Kalimantan ke Jakarta.

Komandan Kodaeral III Laksamana Muda Uki Prasetia menjelaskan kronologi pengungkapan kasus tersebut dalam siaran pers resmi.

Informasi awal menyebutkan adanya pengiriman arang bakau dari Pelabuhan Tirta Ria, Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Pengiriman tersebut dilakukan menggunakan Kapal Icon James III yang kemudian dipantau secara intensif oleh tim Kodaeral III.

Kapal Icon James III tiba dan sandar di Dermaga 210 Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 28 Januari 2026, sekitar pukul 01.30 WIB.

Setelah kapal sandar, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua kontainer yang dibawa kapal tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan dua kontainer tersebut berisi arang bakau tanpa dokumen karantina dan perizinan resmi dari instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Uki Prasetia menyampaikan “Kontainer tersebut membawa arang bakau tanpa dokumen karantina maupun perizinan sah dari instansi LHK. Dua kontainer yaitu Seaco no. segu 4180830 ukuran 40 ft, warna biru dan kontainer Icon No. segu 7026911 ukuran 40 ft warna biru yang membawa arang bakau dengan berat sekitar 74 ton,” ungkapnya.

Total muatan arang bakau dalam dua kontainer tersebut diperkirakan mencapai sekitar 74 ton.

Seluruh barang bukti hasil penyitaan kemudian diserahkan kepada penegak hukum dan instansi terkait untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Hingga saat ini TNI AL belum dapat memastikan aktor utama di balik pengiriman arang bakau ilegal tersebut maupun tujuan akhir distribusinya.

Laksamana Muda Uki Prasetia menegaskan TNI AL berkomitmen menjaga kedaulatan laut dan mencegah segala bentuk penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan negara.