Pemerintah Lanjutkan Efisiensi Anggaran 2026, Apkasi Minta Penyesuaian TKD Tetap Jaga Layanan Dasar

Pantau - Pemerintah pusat berencana melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 dengan mengatur ulang alokasi transfer ke daerah (TKD), yang dinilai menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan inovasi antara pusat dan daerah.

Tantangan dan Harapan Daerah

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menegaskan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kekuatan daerah.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan tahun ini sudah menjadi tantangan bagi bupati, sehingga penyesuaian TKD pada tahun depan memerlukan strategi transisi yang matang.

Dukungan fiskal, kata Bursah, sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proyek infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, jaringan air bersih, dan irigasi, terutama di daerah terpencil yang menjadi penentu akses layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga.

Menjaga Program Prioritas Nasional

Program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memerlukan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Bursah menekankan penyesuaian TKD sebaiknya tidak mengganggu pencapaian target-target tersebut, melainkan memperkuat perencanaan anggaran yang tepat sasaran.

Pengelolaan anggaran yang cermat diharapkan mampu menjaga kualitas pendidikan dan kesehatan, yang menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan.

Ia juga mengajak semua pihak memastikan layanan kesehatan tetap terjangkau, fasilitas pendidikan terawat, dan infrastruktur pedesaan tetap menjadi perhatian.

Peluang Kemandirian Fiskal Daerah

Bursah menyatakan Apkasi siap berdialog konstruktif dengan pemerintah pusat, sembari mendorong kajian komprehensif untuk menilai dampak penyesuaian TKD berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Penyesuaian anggaran juga dinilai membuka peluang bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi aset, peningkatan layanan bernilai tambah, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Inovasi pendapatan tersebut diharapkan membantu daerah mengurangi ketergantungan pada transfer pusat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Pemerintah pusat pun memiliki kesempatan memperkuat prinsip keadilan fiskal melalui kebijakan ini.