Wamen Ekraf Pastikan Telusuri Dugaan Pelanggaran HKI dalam Film Animasi “Merah Putih One for All”

Pantau - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memastikan pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dalam pembuatan film animasi “Merah Putih One for All” yang tengah menjadi sorotan warganet.

Dugaan Pelanggaran dan Penjelasan Mekanisme HKI

Dugaan pelanggaran mencuat setelah muncul potongan adegan dalam film tersebut yang dianggap mirip atau diambil dari film lain, memicu diskusi di kalangan kreator dan pengguna media sosial.

“Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih. Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, ini adalah pasar terbuka. Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan,” ungkap Irene.

Ia menjelaskan bahwa dalam industri digital dan visual game, terdapat aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan secara legal.

Namun, jika pembuat animasi mengambil aset atau visual tanpa izin dan bukan dari pasar resmi, maka hal tersebut dianggap melanggar aturan.

Irene menegaskan pihaknya akan memastikan penggunaan visual dalam film tersebut tidak melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual kreator lain.

Posisi Pemerintah dan Saran untuk Kreator

Irene juga memastikan bahwa film animasi “Merah Putih One for All” tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah, termasuk dana APBN, serta tidak memperoleh dukungan finansial maupun non-finansial seperti promosi dari Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, dimana seperti biasa kita beraudiensi dengan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan umpan balik positif atau negatif, yang penting membangun, dan kritis kepada pihak-pihak yang waktu itu datang ke kantor, setelah itu kita serahkan ke pasar,” jelas Irene.

Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pihak swasta, termasuk bioskop, dalam memutuskan penayangan film tersebut.

Keputusan untuk menonton atau tidak, menurut Irene, sepenuhnya menjadi hak masyarakat.

Irene juga menyarankan kreator animasi yang belum mampu membuat film berskala besar untuk mencoba merilis karya di platform kecil terlebih dahulu, atau mengemasnya menjadi aset digital yang dapat diperjualbelikan.