Pantau - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, menyayangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan pajak secara signifikan hingga memicu keresahan di masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah untuk tidak membuat keputusan yang menimbulkan kegaduhan publik.
Kebijakan Pajak Dinilai Picu Kegaduhan
"Sebenarnya sudah diingatkan oleh Presiden sendiri jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya itu kita sangat sayangkan terjadi itu," ungkap Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Minggu.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah semestinya mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan strategis, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti kebijakan perpajakan.
Menurut Lodewijk, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan gejolak di masyarakat.
Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.
Kenaikan pajak ini menjadi pemicu utama aksi unjuk rasa masyarakat di Kabupaten Pati, yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.
Kemenko Polkam Pantau Dinamika Politik di Daerah
Lodewijk menyampaikan bahwa Kemenko Polkam akan terus memantau perkembangan politik di Kabupaten Pati, termasuk proses hak angket DPRD yang sedang berlangsung.
Ia juga menyatakan penghormatan terhadap proses politik di daerah, termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas kemungkinan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
"Kita monitor dan ada bagian-bagian Kedeputian kita monitor terkait dengan ini. Ada beberapa ya memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama ya tentunya kita ingatkan mereka," ia mengungkapkan.
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan mundur meskipun ada tuntutan dari masyarakat melalui aksi unjuk rasa.
"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," ujarnya saat ditemui di Pati pada 13 Agustus.
Sudewo juga menyatakan akan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk penggunaan hak angket oleh para anggota dewan.
DPRD Kabupaten Pati sendiri telah menyetujui pembentukan Pansus angket untuk menelusuri dasar-dasar pemakzulan terhadap Bupati, seiring meningkatnya tekanan publik atas kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
