Pantau - Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
Dukungan tersebut disampaikan PKS setelah Presiden menyampaikan komitmennya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PKS Apresiasi Keberanian Presiden dan Dorong Legislasi Antikorupsi
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menyambut positif komitmen Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan anggaran negara.
Ia menyebut, “PKS mendukung langkah Presiden dalam penyelamatan sekitar Rp300 triliun dari APBN yang sebelumnya diselewengkan,” ungkapnya.
PKS juga mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam mengakui berbagai kekurangan pemerintah sebagai langkah awal untuk mencari solusi yang cepat dan tepat.
PKS menegaskan pentingnya penguatan legislasi, terutama percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
Menurut PKS, RUU tersebut menjadi instrumen hukum penting agar aset hasil korupsi tidak dapat disembunyikan dan dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, PKS menyambut baik kebijakan Presiden untuk menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN, kebijakan yang diperkirakan mampu menghemat hingga Rp18 triliun dari anggaran negara.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal reformasi nyata dalam tubuh BUMN dan sebagai upaya menghapus stigma politisasi di perusahaan-perusahaan negara.
Dukung Penertiban Tambang Ilegal dan Penguatan Ekonomi Konstitusional
PKS juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal di seluruh Indonesia.
Data pemerintah mencatat terdapat 1.063 tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah dan berdampak besar terhadap lingkungan.
PKS menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam konteks ekonomi kerakyatan, PKS menyerukan penegakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
PKS juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi strategis dan kekayaan alam harus tetap dikuasai oleh negara, bukan dimonopoli oleh segelintir pihak demi keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
