Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan kajian pencegahan korupsi di bidang lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama setelah bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kajian Pencegahan Korupsi oleh KPK
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan hal ini setelah menghadiri rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta. Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, dengan fokus pada sektor lingkungan, yang dinilai memiliki potensi besar terhadap praktik korupsi, terutama terkait dengan sumber daya alam, pengelolaan hutan, dan proyek-proyek pembangunan yang dapat merusak lingkungan.
"Kami melakukan kajian untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi di sektor lingkungan lebih terstruktur dan efektif," ujar Setyo Budiyanto.
Upaya KPK Terkait Penebangan Liar dan Bencana Alam
Setyo Budiyanto juga menanggapi pertanyaan mengenai upaya KPK dalam mencegah penebangan liar hutan, yang sering menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan. Ia menegaskan bahwa prioritas pertama KPK saat ini adalah penanganan korban bencana, namun mereka akan tetap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menangani masalah penebangan liar yang turut memperburuk kondisi pasca-bencana.
Data Bencana dan Instruksi Presiden
Data sementara yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan 921 orang meninggal dan 392 orang masih hilang. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penanganan bencana di wilayah tersebut sebagai prioritas nasional.
"Presiden menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi pemerintah dalam menangani bencana ini untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak dan mempercepat pemulihan," ujar Pratikno.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Setyo Budiyanto menambahkan bahwa KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanggulangan bencana, termasuk di sektor lingkungan, dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
