Pantau - Sejumlah isu politik mencuat pada Selasa, 19 Agustus 2025, mulai dari pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah hingga pernyataan bahwa Setya Novanto masih merupakan kader Partai Golkar.
DPR Terima DIM RUU Haji dan Umrah, Rapim Segera Digelar
DPR RI telah menerima DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dari pemerintah.
Menindaklanjuti hal tersebut, DPR RI akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.
"Baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang," ungkap Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.
Pada hari yang sama, DPR RI juga menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut menandai dimulainya Tahun Sidang 2025–2026, dengan jumlah kehadiran anggota DPR RI sebanyak 307 dari total 580 anggota.
Setya Novanto Masih Kader Golkar, DOB Papua Ditargetkan Siap 2028
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Setya Novanto, yang merupakan terpidana kasus korupsi sekaligus mantan Ketua DPR RI, masih berstatus sebagai kader partai.
"Jadi per hari ini, Setya Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar, jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar," ia mengungkapkan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menargetkan bahwa Daerah Otonom Baru (DOB) Papua akan rampung dan mulai beroperasi pada tahun 2028.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan DOB Papua yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyetujui susunan pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2025–2026.
Pemilihan pimpinan dilakukan dalam rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan memperhatikan keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
