Pantau - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menegaskan perlunya penguatan kelembagaan untuk menghadapi ancaman terorisme saat menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR di Sentul, Bogor.
Penguatan Kelembagaan dan Sistem Penilaian Ancaman
Eddy menyebut amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 menegaskan BNPT harus berperan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis serta memiliki sistem penilai ancaman terorisme sebagaimana yang dimiliki banyak negara.
"Jika mengacu pada undang-undang, BNPT harus menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis dengan sistem penilai ancaman," ungkapnya.
"Kami juga akan membuat penilaian ancaman seperti negara-negara lain, sehingga kita perlu penguatan kelembagaan", ungkapnya.
Ia mencontohkan Singapura yang setiap enam bulan membuat analisis ancaman terorisme di negaranya.
Australia juga memiliki triple warning atau peringatan tiga kali lipat karena melakukan analisis.
Upaya penguatan kelembagaan BNPT saat ini adalah penyesuaian organisasi agar tercipta pola kerja efektif sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018 dan mengoptimalkan tugas penanggulangan terorisme.
Eddy menekankan perlunya dukungan Komisi XIII DPR terutama dalam penguatan teknologi informasi karena teknologi tersebut akan menjadi alat untuk mengukur potensi ancaman.
"Untuk mencapai cita-cita kita, makanya kami perlu dukungan Komisi XIII DPR untuk penguatan teknologi informasi", ia mengungkapkan.
Dukungan Komisi XIII DPR dan Fokus Kesadaran Publik
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR Dewi Asmara menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan BNPT.
Ia berharap BNPT tetap fokus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya ideologi kekerasan sejalan dengan Astacita poin kedua Presiden dan Wakil Presiden RI.
Astacita poin kedua memuat tujuan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
"Komisi XIII DPR mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana agar BNPT optimal sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis", ujar Dewi.
Dewi juga menekankan BNPT harus menjadi sistem pengingat kesiapsiagaan meskipun Indonesia saat ini mencatat nol serangan teroris.
Menurutnya, BNPT tetap harus membangun kesadaran masyarakat sesuai dengan Astacita poin kedua.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut anggota Komisi XIII DPR lainnya yaitu Vita Ervina, Komisaris Besar Polisi (Purn) Maruli Siahaan, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Anwar Sadad, dan Yanuar Arif Wibowo.
- Penulis :
- Shila Glorya
