Pantau - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan atau tawaran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Partai Golkar terkait pengisian posisi di Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk.
Belum Ada Pembicaraan Resmi soal Kursi Menteri
"Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu", ungkap Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian baru hasil transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Pembentukan kementerian tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Hingga saat ini, posisi menteri untuk kementerian tersebut belum diumumkan secara resmi oleh Presiden.
Koalisi Pemerintah Bahas Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Bahlil menyebut diskusi mencakup arah koalisi pendukung pemerintah ke depan.
"Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif", ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas langkah-langkah untuk mewujudkan visi pemerintahan Prabowo melalui program-program prioritas dalam Asta Cita.
"Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita", katanya.
Koalisi pendukung Presiden Prabowo saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur, PKB, PKS, dan PPP.
Belakangan, PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
Pertemuan juga menyinggung sejumlah program prioritas seperti pengelolaan sumber daya alam, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Kita juga mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan", tambah Bahlil.
Ia menyebut seluruh pembahasan dalam pertemuan itu berlangsung "konstruktif".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
