Komisi IX DPR Belum Setujui Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2026

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi IX DPR RI belum menyetujui rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026 karena dinilai masih perlu kajian mendalam dan menyeluruh.

Perlindungan Masyarakat Rentan Jadi Prioritas

Pernyataan tersebut disampaikan Irma melalui rilis resmi yang diterima Parlementaria pada Rabu, 27 Agustus 2025.

"Sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih belum menyetujui rencana kenaikan iuran tersebut," tegas Irma.

Menurutnya, keputusan menaikkan iuran harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan setengah mampu.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk menyesuaikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Rp10 triliun lainnya sebagai dana cadangan, Irma menilai hal itu belum cukup menjadi dasar kenaikan iuran peserta mandiri.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan masih adanya defisit APBN, kebijakan tersebut harus benar-benar diuji dari berbagai aspek sosial dan fiskal.

Soroti Validasi Data PBI dan Beban Daerah

Irma juga mengkritisi efisiensi transfer daerah yang dinilainya masih menyulitkan pemerintah daerah dalam membayar iuran BPJS bagi warga mereka.

Selain itu, ia menyoroti persoalan data peserta PBI yang kerap bermasalah.

"Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial guna memverifikasi data warga miskin secara valid, sehingga mereka yang berhak tidak justru kehilangan akses layanan," ujarnya.

Ia menyesalkan masih ditemukannya kasus peserta PBI yang dinonaktifkan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas.

Sebagai politisi dari Fraksi Partai NasDem, Irma menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan publik.

"Kebijakan strategis seperti ini harus dikaji secara komprehensif, inklusif, dan mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.