Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa Partai Golkar akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional bagi seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Fraksi Golkar se-Indonesia pada pertengahan September 2025.
Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman politik dan kapasitas teknis para legislator daerah agar sejalan dengan visi dan arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ungkap Sarmuji.
Anggota DPRD Diingatkan Jadi Penghubung Aspirasi dan Kebijakan
Dengan tema "Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya", bimtek ini ditekankan sebagai ruang pembelajaran agar anggota DPRD lebih peka terhadap persoalan masyarakat.
Sarmuji menyebut bahwa anggota DPRD adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan rakyat dan menjadi jembatan antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah.
"Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah," jelasnya.
Ia juga menyinggung sejumlah aksi protes yang terjadi di beberapa daerah seperti Pati, Bone, Cirebon, Jombang, dan Banyuwangi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
"Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi," ujarnya.
Antisipasi Dampak Penurunan TKD, Golkar Dorong Politik Anggaran yang Pro-Rakyat
Partai Golkar juga menyoroti rencana pemerintah untuk menurunkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 24,7 persen pada tahun 2026.
Sarmuji mengingatkan bahwa penurunan TKD ini harus diantisipasi agar tidak mempengaruhi pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Sebagai ujung tombak politik anggaran, anggota DPRD harus memastikan penurunan TKD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta inovasi dalam skema pendanaan alternatif, sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan program strategis nasional.
Partai Golkar juga menegaskan komitmennya dalam mendorong politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
"Partai Golkar berkomitmen menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui bimtek ini, kami memastikan anggota DPRD Golkar memiliki keterampilan teknis sekaligus pemahaman politik yang memadai," tutupnya.
Agenda utama dari bimtek ini adalah memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran dapat berjalan optimal di tingkat daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
