Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan terhadap Bupati Pati Sudewo (SDW) masih berlanjut meski kasus dugaan suap yang menyeret namanya sudah berjalan lebih dari setahun.
KPK Temui Perwakilan Warga Pati
KPK menerima kedatangan perwakilan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
"Kami pastikan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses. Jadi, kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Budi menjelaskan, penyidikan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan yang menyeret Sudewo saat menjabat anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 membutuhkan kecermatan.
"Butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun pengumpulan barang bukti, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum," kata Budi.
KPK juga membuka ruang partisipasi publik dalam kasus ini.
"Kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, atau informasi apa pun yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Terlebih, Gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia," ujar Budi.
Aspirasi Warga dan Perkembangan Kasus
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly meminta warga Pati yang telah menyampaikan aspirasi agar kembali ke daerah dengan tertib.
"Seperti yang sudah disampaikan dari KPK bahwa perkara terhadap Bupati SDW tadi sudah berproses. Untuk itu kami harapkan dari seluruh warga Pati yang ada di depan kami ini, apabila sudah selesai penyampaian aspirasinya, maka kami mohon dengan sangat untuk kembali ke Pati dengan tertib," kata Lilipaly.
Ia menambahkan, "Jangan kita menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri. Yang penting aspirasi kita sudah didengar dan kita menunggu hasil kerja dari pihak KPK."
Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam sidang kasus dengan terdakwa Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.
Dalam sidang itu, jaksa KPK menyebut adanya penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo, ditunjukkan dengan barang bukti foto uang rupiah dan mata uang asing.
Sudewo membantah penyitaan tersebut, termasuk bantahan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub (sekarang BTP Kelas I Semarang).
Awalnya, KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang hingga November 2024, termasuk dua korporasi, dan pada 12 Agustus 2025 KPK menetapkan tersangka ke-15, ASN Kemenhub Risna Sutriyanto.
Proyek yang diselidiki meliputi jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa–Sumatera.
Dalam perkara tersebut, diduga terjadi rekayasa pengaturan pemenang sejak administrasi hingga penentuan tender.
- Penulis :
- Arian Mesa
