Pantau - Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Adies Kadir, kader Golkar yang berstatus nonaktif sebagai anggota DPR RI, tidak menerima fasilitas apapun termasuk gaji.
"Otomatis, otomatis ya. Namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa," ungkap Bahlil di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan langsung menuju ke area dalam Istana yang dijaga Paspampres.
Pemanggilan Menteri oleh Presiden
Bahlil hadir di Istana Kepresidenan pada Kamis sore karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto.
Selain Bahlil, sejumlah menteri juga tiba di Istana sore itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Sementara pada siang harinya, Presiden memanggil Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.
Latar Belakang Nonaktifnya Adies Kadir
Bahlil menegaskan bahwa status Adies Kadir memang sudah nonaktif.
Sebelum dinonaktifkan, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Adies dinonaktifkan oleh Partai Golkar setelah pernyataannya yang menyebut tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI sebagai kebijakan yang masuk akal.
Pernyataan tersebut memicu protes publik dan aksi unjuk rasa di Jakarta serta sejumlah daerah pekan lalu.
Golkar sebelumnya juga menegaskan bahwa anggota DPR yang berstatus nonaktif tidak menerima gaji maupun tunjangan.
Meski dinonaktifkan dari DPR, Adies Kadir masih menjabat sebagai pimpinan di internal Partai Golkar.
- Penulis :
- Arian Mesa
