Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi sejumlah tokoh lintas profesi dan latar belakang untuk berdialog secara langsung dalam merespons unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Pertemuan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2025, dan dihadiri oleh para tokoh seperti Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, serta pakar komunikasi Effendi Gazali.
Mereka tergabung dalam wadah Majelis Mujadalah Kiai Kampung dan berdiskusi langsung dengan Puan, yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
DPR Berbenah: Moratorium Perjalanan hingga Sistem Digitalisasi
Dalam dialog tersebut, Puan menyampaikan apresiasi atas masukan para tokoh dan menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam memperkuat kepercayaan terhadap DPR.
"Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada anggota DPR yang bersikap atau bertutur kurang berkenan di tengah situasi nasional yang sensitif.
"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” katanya.
Puan meluruskan isu publik terkait DPR, dengan menegaskan bahwa tidak pernah ada kenaikan gaji anggota DPR, dan tunjangan perumahan telah dihentikan per 31 Agustus 2025.
"Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara," jelasnya.
DPR, lanjut Puan, sedang menjalani transformasi kelembagaan dengan memperkuat transparansi melalui sistem digital dan membuka akses publik terhadap laporan kegiatan serta rapat terbuka melalui situs resmi DPR.
“Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” tegasnya.
Aspirasi Tokoh: DPR Harus Partisipatif, Tak Lagi Elitis
Puan menegaskan bahwa DPR akan mengutamakan kualitas legislasi dan meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pembahasan undang-undang.
"Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, perwakilan Majelis Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro, menyampaikan bahwa mereka membawa aspirasi dari masyarakat tingkat kampung, bukan hanya desa.
“Alhamdulillah, kami Majelis Mujadalah Kiai Kampung yang terdiri dari Kiai dan Nyai bertemu dengan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Cucun,” ungkap Siti.
Ia menyebut bahwa yang paling melegakan dari pertemuan tersebut adalah adanya komitmen agar DPR tidak lagi menjadi lembaga elitis, melainkan partisipatif dan terbuka terhadap komunikasi dua arah dengan masyarakat luas.
“Dan yang paling melegakan adalah DPR tidak boleh elitis lagi, tapi DPR yang betul-betul partisipatif yang mau mendengarkan dan membuka diri untuk terjadinya komunikasi dua arah dengan masyarakat luas,” katanya.
Majelis Mujadalah berharap DPR menjalankan fungsi representasinya secara amanah dan memberikan pengawasan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kita harapkan, memang DPR melakukan fungsi representasi tadi itu perwakilan dengan sangat efektif. Kali ini kita tidak boleh missed,” ujar Siti.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara civil society, media, kampus, intelektual, dan profesional untuk menopang pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Civil society, semua media hand in hand kampusnya, semua intelektual, profesional kita semua bahu-membahu untuk menopang, mendukung terwujudnya satu pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan eksekusi yang dari Pemerintah maupun pengawasan yang konstruktif yang harusnya dilakukan oleh DPR RI,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
