Aliansi Rakyat Desak Pemerintah dan DPR Penuhi Tuntutan 17+8, Soroti HAM hingga Reformasi Legislasi

Pantau - Aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Jumat, 5 September 2025, untuk mendesak pemerintah segera memenuhi sejumlah tuntutan yang tergabung dalam gerakan 17+8 sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan yang tengah terjadi.

Aksi berlangsung damai dan digelar sebagai bentuk tekanan moral dan politik kepada pemerintah serta DPR RI.

Tuntut Pengusutan Kekerasan dan Reformasi Keamanan

Ketua BEM Universitas Padjadjaran, Vincent Thomas, menyatakan bahwa aksi damai ini merupakan pesan tegas kepada negara.

" Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah untuk bertindak segera memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat kami," ujarnya di tengah aksi.

Salah satu poin utama dalam unjuk rasa ini adalah desakan pembentukan tim ad hoc independen yang diberi legitimasi penuh untuk mengusut kasus-kasus kekerasan terhadap rakyat oleh aparat negara, serta memastikan ruang sipil bebas dari militerisasi dan represivitas.

" Kami meyakini bahwa militerisasi ruang sipil hanya memperpanjang eskalasi konflik dan mengikis kepercayaan publik lebih jauh terhadap institusi penegakan hukum," tambah Vincent.

Aliansi juga menuntut penghentian praktik pelanggaran HAM oleh aparat serta reformasi pendekatan keamanan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Evaluasi Anggaran Represif dan Reformasi DPR

Aliansi rakyat menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai terlalu menitikberatkan pada efisiensi belanja di sektor yang bersifat represif, sementara kebutuhan perlindungan sosial belum terpenuhi secara layak.

" Kebijakan ini kami nilai tidak berpihak pada rakyat sehingga evaluasi harus mengedepankan partisipasi bermakna dan memprioritaskan kembali anggaran untuk perlindungan sosial," tegas mereka.

Pemerintah didesak segera mengambil langkah taktis untuk memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Mereka juga menuntut:

Reformasi proses legislasi di DPR RI agar terbebas dari konflik kepentingan

Penghentian impunitas dan penindakan terbuka terhadap aparat yang melakukan kekerasan

Pembebasan seluruh demonstran dan masyarakat sipil yang ditahan

Reformasi struktural dan kultural di tubuh Polri untuk menjamin pendekatan hukum yang bersih dan berpihak pada rakyat

Selaraskan dengan Tuntutan 17+8

Vincent menyampaikan bahwa semua tuntutan ini selaras dengan 17+8 tuntutan rakyat, termasuk:

Penarikan TNI dari peran sipil

Evaluasi seluruh tunjangan dan fasilitas mewah bagi pejabat negara

Transparansi anggaran sesuai UU Keuangan Negara dan UU Keterbukaan Informasi Publik

Ia juga menyuarakan tuntutan jangka panjang berupa reformasi kelembagaan DPR RI, penguatan penegakan antikorupsi, dan revisi UU Cipta Pekerja.