Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti besarnya alokasi dana transfer ke daerah yang mencapai Rp650 triliun, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan (unskilled workers).
“Walaupun ada program makan bergizi gratis, tetapi program yang padat karya itu tidak ada. Apa artinya kalau program padat karya tidak ada di level paling bawah? Artinya tidak ada lapangan pekerjaan untuk kelompok yang unskilled. Dampaknya, daya beli menurun. Ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan enam Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Kamis (11/9/2025).
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Nyata di Daerah
Andi menekankan bahwa indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika tidak diiringi oleh penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.
Ia menyebut bahwa salah satu penyebab melemahnya ekonomi lokal adalah berkurangnya transfer pusat ke daerah, yang memaksa pemerintah daerah menaikkan pungutan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Sekarang karena transfer ke daerah berkurang, daerah menaikkan pajak. Itu yang sering memicu demo-demo di berbagai daerah,” tegasnya.
Andi juga menyoroti rendahnya dukungan fiskal terhadap sektor strategis seperti UMKM, pariwisata, serta proyek perumahan rakyat.
Desak Penjelasan Prioritas PSN dan Insentif untuk UMKM
Ia meminta agar Kementerian Keuangan menjelaskan secara rinci prioritas alokasi anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama yang menyangkut kebutuhan pembebasan lahan.
“Kita harapkan sektor perhotelan, restoran, dan UMKM yang sekarang sangat suram bisa mendapatkan dukungan. Pertanyaannya, program fiskal apa yang sudah disiapkan? Apakah ada insentif kredit, relaksasi pajak, atau dukungan lain? Ini penting karena kebijakan ada di Kemenkeu,” ujar Andi.
Selain itu, ia juga mendorong koordinasi lintas direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.
“Kalau dijalankan sendiri-sendiri, tahun depan permintaan anggaran dukungan manajemen pasti meningkat. Tapi kalau ada model joint effort activity, akan lebih efisien dan berdampak nyata,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
