Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pembentukan tim independen pencari fakta penting untuk mengungkap akar demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025.
Pentingnya Tim Independen
Yusril menjelaskan tim independen harus bekerja lebih dalam dibanding aparat penegak hukum.
Tim tersebut diharapkan menyelidiki penyebab demonstrasi, aktor intelektual, penyandang dana, penggerak, tujuan, dan target.
"Ini sangat perlu diungkapkan secara jujur dan objektif, serta pasti akan sangat membantu negara dan seluruh rakyat untuk mengambil langkah hukum lebih jauh, melakukan introspeksi, dan mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," ujar Yusril.
Ia menambahkan pembentukan tim independen masih berupa tuntutan, usulan, dan wacana yang memerlukan waktu untuk pembagian kerja serta pengumpulan bukti.
Meski demikian, negara tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan.
"Karena itu aparat penegak hukum telah bekerja. Kami memastikan penegakan hukum itu telah sesuai koridor hukum dan HAM," ungkap Yusril.
Penegakan Hukum Jalan Bersamaan
Menurut Yusril, langkah kepolisian yang segera memproses hukum para pelaku kejahatan dalam kerusuhan Agustus merupakan bukti negara hadir.
Ia menegaskan penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim independen, melainkan harus segera dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo disebut menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk Gerakan Nasional Bersatu (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen terkait kerusuhan akhir Agustus 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lain.
Kerusuhan yang oleh GNB disebut prahara Agustus diwarnai pembakaran, penjarahan, dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 10 orang, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob.
"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB, setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI.
Lukman menambahkan investigasi independen diperlukan agar unjuk rasa masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak difitnah sebagai penyebab kerusuhan.
Ia menilai unjuk rasa adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Penulis :
- Arian Mesa
