Insentif RT dan RW di Jakarta Naik Mulai Oktober 2025, Bagian dari Janji Kampanye Pramono Anung

Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan insentif bagi ketua RT dan RW mulai Oktober 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam menjaga ketertiban dan pelayanan di lingkungan masyarakat.

Kebijakan ini telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.

"Anggarannya telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Mudah-mudahan Oktober sudah mulai distribusi (insentif)," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Kenaikan Insentif Bertahap dan Sesuai Kemampuan Daerah

Insentif untuk ketua RT akan naik sekitar 25 persen, dari sebelumnya Rp2 juta menjadi sekitar Rp2,5 juta per bulan.

Sementara itu, insentif untuk ketua RW akan meningkat dari Rp2,5 juta menjadi sekitar Rp3 juta per bulan.

Rano Karno menegaskan bahwa proses kenaikan akan dilakukan secara bertahap.

"Tentu ini tidak bisa langsung, tapi bertahap," jelasnya.

Kebijakan ini merupakan realisasi dari salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024, yang menekankan pentingnya mendukung operasional pengurus RT dan RW.

Pramono saat itu menyebut bahwa RT dan RW adalah ujung tombak keamanan dan ketertiban lingkungan, dan Pemprov DKI memiliki anggaran triliunan rupiah yang cukup untuk mendukung program tersebut.

Sistem Penyaluran Disederhanakan, Diharapkan Tingkatkan Kinerja

Selain menaikkan insentif, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji sistem penyaluran yang lebih sederhana agar insentif dapat diterima secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyaluran dana akan mengikuti kesiapan anggaran dan dilakukan secara bertahap.

Pemprov DKI menargetkan peningkatan kesejahteraan pengurus RT dan RW serta optimalisasi pelayanan publik berbasis komunitas.

Diharapkan, kebijakan ini akan mendorong kinerja RT dan RW yang lebih optimal, serta memperkuat partisipasi warga dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pembangunan Jakarta yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis tata kelola pemerintahan yang kuat hingga ke tingkat komunitas.