Pantau - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar fasilitas pendukung kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh menjadi milik pemerintah dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin, 15 September 2025.
Usulan Erick Thohir dan Negosiasi dengan China
Erick menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari rencana pembenahan struktur pengelolaan proyek kereta cepat.
"Bukan kami tentunya, itu tupoksi dari kementerian lain. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bahwa rencana fasilitas pendukung Whoosh itu diusulkan menjadi milik pemerintah," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk operasional kereta cepat dan gerbong sepenuhnya berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Erick menambahkan bahwa negosiasi ulang dengan pihak China perlu dilakukan karena proyek Whoosh merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China.
"Apalagi kita akan mendorong Whoosh sampai nanti ke Surabaya, artinya struktur ini harus diputuskan terlebih dahulu sebelum kita dorong ke Surabaya," kata Erick.
Beban Utang dan Upaya Penyelesaian
Selain itu, Badan Pengelola Investasi Danantara tengah menjajaki solusi bersama PT KAI terkait beban utang yang menjerat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, membenarkan langkah tersebut.
"Proses penjajakan sedang berlangsung dan segera dirampungkan," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa rencana penyelesaian proyek Whoosh akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara tahun ini.
Proyek KCJB yang digadang sebagai proyek strategis nasional (PSN) ini tercatat menelan biaya hingga 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS.
Sejak dimulai pada 2016, proyek KCJB kerap menjadi sorotan publik karena kompleksitas finansial dan beban utang yang ditanggung PT KAI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin juga mengusulkan restrukturisasi proyek Whoosh.
- Penulis :
- Arian Mesa
