Pantau - Reformasi kepolisian menjadi kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang mencari keadilan namun merasa diabaikan oleh sistem hukum yang ada.
Presiden Prabowo Subianto tengah merancang langkah reformasi besar di tubuh Polri agar institusi ini dapat kembali menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berpihak pada rakyat.
Kekecewaan publik terhadap Polri kian menguat seiring munculnya stigma seperti "tajam ke bawah, tumpul ke atas" serta "no viral no justice", yang menggambarkan bahwa keadilan baru berjalan jika kasus mendapat sorotan media sosial.
Situasi ini dinilai tidak bisa dibiarkan terus-menerus, sehingga dibutuhkan reformasi konkret yang menyentuh akar persoalan kelembagaan.
Tekanan untuk Kapolri dan Gagasan Rotasi Kapolda
Kepemimpinan di level puncak institusi Polri dituntut menunjukkan ketegasan nyata dalam tindakan, bukan hanya dalam pernyataan simbolik.
Kapolri didorong untuk berani mengeksekusi slogan yang pernah ia gaungkan sendiri, yakni "memotong kepala yang bermasalah", sebagai upaya menghentikan penyebaran budaya negatif ke level bawah organisasi.
Salah satu usulan strategis dalam agenda reformasi ini adalah melakukan rotasi menyeluruh terhadap jajaran kapolda di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut dinilai mampu menyegarkan struktur kepemimpinan di daerah sekaligus menjadi sarana seleksi alami untuk menemukan perwira tinggi yang berintegritas dan memiliki komitmen kuat untuk melayani masyarakat.
Reformasi Polri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
- Penulis :
- Aditya Yohan
