Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti rendahnya serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru mencapai 18,6 persen hingga September 2025.
Ia menilai kondisi ini berpotensi memicu year-end-loss atau belanja tergesa di akhir tahun yang bisa berdampak pada kualitas layanan bagi masyarakat.
Kritik Terhadap Penyerapan Anggaran
"Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?" tanyanya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.
Gamal mengingatkan adanya potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengingat belanja barang mencapai 97,7 persen dan berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat.
Ia mencontohkan kasus penyalahgunaan dana desa yang banyak menyeret kepala desa agar bisa dijadikan pelajaran dalam pengelolaan anggaran BGN.
"Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata," ujarnya.
Usulan Solusi dan Peningkatan Kualitas Program
Gamal meminta agar BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, seperti target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal.
Ia juga mengusulkan konsep "Local First", yakni kebijakan yang mewajibkan sebagian kontrak pengadaan diberikan kepada UMKM, BUMDes, dan koperasi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, ia mendorong adanya evaluasi ketat terhadap pelaksana program dengan sistem pay for result atau berbasis kualitas, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.
Gamal juga menanyakan apakah program gizi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku secara umum.
Ia menegaskan kualitas dan pemerataan harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program gizi BGN.
- Penulis :
- Shila Glorya
