Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali mencapai Rp103,9 miliar sejak peluncuran perdana pada 6 Januari hingga 19 September 2025.
Cakupan Masih Terbatas, Baru 29 Persen SPPG Terealisasi
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali, Muhammad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 80 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk.
"Per hari ini sudah ada 80 SPPG," ujarnya dalam keterangan di Denpasar, Bali, Jumat.
Target pendirian SPPG di Bali mencapai 422 unit, yang artinya baru terealisasi sekitar 29 persen dari target keseluruhan.
Program MBG di Bali dijalankan langsung melalui anggaran pemerintah pusat, bukan dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
Jumlah penerima manfaat di Bali hingga pertengahan September tercatat sebanyak 256.005 orang atau 29 persen dari target 893.362 orang.
Penerima manfaat program ini tidak terbatas pada pelajar, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di Bali, program MBG pertama kali dijalankan di Kabupaten Jembrana pada 6 Januari 2025.
Jangkauan Nasional Luas, Potensi Ekonomi Daerah Terbuka
Secara nasional, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini telah menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 14 September 2025, program MBG telah hadir di 509 dari total 514 kabupaten/kota.
Program ini juga telah menjangkau 7.022 kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.
Total penerima manfaat secara nasional mencapai 25 juta orang.
Hingga pertengahan September, sudah berdiri 8.019 unit SPPG, di mana setiap unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 30 hingga 50 orang.
Dari total anggaran nasional sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025, sebanyak Rp15,71 triliun atau sekitar 22,1 persen telah direalisasikan sejak 6 Januari hingga 15 September 2025.
Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Potensi ekonomi daerah melalui program ini sangat besar, karena dikelola oleh entitas lokal seperti Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta para petani lokal.
- Penulis :
- Aditya Yohan
