Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang telah mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 67,37 persen hingga September 2025.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera yang digelar di Batam, Minggu, 21 September 2025.
“Ini Kepri sudah top. Realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 67,37 persen, dengan belanja daerah yang berada di angka 60 persen. Artinya uang bergerak dan saya yakin pertukaran ekonomi baik,” ujar Tito.
Belanja Capai 60 Persen, Pendapatan Terjaga Stabil
Tito menyebut bahwa capaian ini mencerminkan perputaran ekonomi yang sehat di daerah, serta menunjukkan kinerja anggaran yang baik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri atas kepemimpinan dan pengelolaan fiskal yang disiplin.
“Leadership Bapak (Gubernur Ansar) untuk BPKAD juga bagus. Bahkan masih ada cadangan 7 persen di antara belanja dan pendapatan,” kata Tito.
Adapun komposisi pendapatan daerah Kepri terdiri dari 44,92 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 55,05 persen Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Hadapi Tantangan TKD, Pemda Diminta Gali Potensi Baru
Tito mengingatkan bahwa tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan masih cukup besar, terutama terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah pusat bersama DPR telah menaikkan alokasi TKD menjadi Rp693 triliun, dari sebelumnya Rp650 triliun.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta untuk tidak hanya bergantung pada TKD.
Tito menyampaikan beberapa langkah yang bisa diambil pemda untuk menjaga kinerja pendapatan:
- Efisiensi anggaran
- Memperketat pengawasan belanja
- Menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat
- Mendorong peran sektor swasta dan UMKM
Ia juga mendorong pemanfaatan program nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana meningkatkan ekonomi lokal dan pendapatan daerah.
“Mengingat tahun anggaran 2025 hanya tinggal 3 bulan, pemerintah daerah diharap menggesa realisasi pendapatan daerah,” tutup Tito.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
