Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur terus memperkuat komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia yang fundamental, yakni hak atas pendidikan, bagi seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.
Pendidikan Anak PMI Jadi Prioritas Utama
Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama pekerja migran Indonesia, didorong oleh faktor kesamaan bahasa, budaya, dan adat istiadat.
Menurut data KBRI, jumlah pekerja migran Indonesia yang tercatat di Malaysia saat ini mencapai 543.000 orang, turun signifikan dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai antara 2,75 hingga 3 juta orang.
Jika termasuk pekerja migran nonprosedural, jumlahnya diperkirakan mencapai 900.000 hingga 1 juta orang.
Besarnya jumlah pekerja migran ini membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak mereka.
Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, menyampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur adalah kedutaan RI paling besar dan tersibuk, dengan total 220 pegawai yang terdiri dari diplomat dan staf lokal.
Tugas KBRI tidak hanya mencakup diplomasi, tetapi juga pelayanan bagi WNI, khususnya para PMI, serta mendukung kunjungan pejabat Indonesia dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, pertahanan, hingga kepolisian.
Salah satu prioritas utama KBRI Kuala Lumpur adalah memastikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak WNI, khususnya anak-anak PMI yang berada di Malaysia.
Sanggar Belajar dan Perluasan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
Sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak pendidikan tersebut, KBRI Kuala Lumpur mendirikan sanggar-sanggar belajar yang dikelola langsung oleh kedutaan dan dibantu organisasi kemasyarakatan Indonesia.
Saat ini terdapat tiga sanggar belajar milik KBRI yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak PMI.
Secara keseluruhan, di wilayah Semenanjung Malaysia telah berdiri sekitar 77 sanggar belajar dengan kapasitas menampung 2.500 anak-anak pekerja migran.
Selain itu, KBRI juga tengah mengupayakan perluasan kapasitas Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang didirikan sejak tahun 1969.
Awalnya, SIKL hanya melayani anak-anak diplomat RI yang bertugas di Malaysia, namun kini juga melayani anak-anak PMI dan ekspatriat Indonesia lainnya.
Dubes Hermono menyebutkan bahwa sebelumnya hanya 10 persen siswa SIKL merupakan anak-anak pekerja migran, tetapi kini jumlahnya telah meningkat signifikan menjadi 80 persen.
Peningkatan ini menunjukkan efektivitas dan keberhasilan diplomasi pendidikan yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di Malaysia.
KBRI menegaskan komitmennya untuk terus memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak PMI sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
