Jakarta, 22 September 2025 – Ketua Umum Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI), Bahtiar Sebayang, angkat bicara soal maraknya persoalan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo - Gibran.
Menurut Bahtiar, meskipun banyak masalah yang muncul, MBG tetap menjadi program penting yang harus dilanjutkan, dengan evaluasi dan pengendalian yang lebih ketat.
Per Agustus, lebih dari 6.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di seluruh Indonesia. Penerima manfaat MBG pada periode tersebut sudah mencapai sekitar 20.025.956 orang, meskipun masih jauh dari target penuntasan program sebesar 82,9 juta orang di akhir tahun 2025.
Pemerintah menargetkan operasional sebanyak 30.000 dapur MBG hingga akhir tahun ini. Artinya masih ada sekitar 24.000 dapur yang harus segera dibangun atau divalidasi.
IKA ISMEI mencatat beberapa insiden yang memicu kekhawatiran publik, mulai dari keracunan massal, kualitas pangan hingga sebaran dapur MBG yang belum merata.
Pada Senin (5/5/2025) lalu, sekitar 121 siswa
di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel), dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG.
Kasus serupa terjadi di Sleman, Kapanewon Mlati, DIY, dimana sejumlah siswa dari 3 SMP diduga keracunan, pada Rabu (13/8/2025). Gejala keracunan juga dialami sebanyak 569 siswa di Kabupaten Garut pada medio September ini.
Deretan masalah yang dialami para penerima paket MBG ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya berkaitan dengan kualitas serta keamanan pangan yang menjadi menu MBG. Seperti dialami 46 siswa di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (16/9/2025).
Puluhan siswa di Baubau justru mual, pusing dan harus menjalani perawatan medis setelah mencicipi menu ayam woku yang diberikan penyelenggara MBG. Sementara, makanan yang kurang matang, basi, atau diduga tidak memenuhi standar bahan baku & kebersihan tidak semestinya untuk disantap.
Persebaran dapur dan penerima manfaat yang belum merata juga masuk dalam daftar catatan masalah pelaksanaan program MBG tersebut. Terutama di wilayah Indonesia Timur, masih banyak dapur yang dalam proses verifikasi atau belum siap melakukan operasional.
Meski demikian, Bahtiar menyebut bahwa “Program MBG ini sebetulnya adalah investasi masa depan. Untuk anak-anak, ibu hamil, untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting, juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, mitra dapur, dan penyedia bahan baku lokal. Program bagus, sangat dibutuhkan.”
Oleh karena itu, Bahtiar juga menegaskan bahwa “Kami tidak menutup mata kalau ada banyak kendala yang harus segera diperbaiki, mulai dari keracunan, distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang belum konsisten. Ini bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan panggilan untuk evaluasi dan kontrol yang serius.”
IKA ISMEI pun mengusulkan langkah-langkah berikut agar MBG bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya :
1. Evaluasi SOP dan standar operasional secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian di lapangan.
2. Pengawasan ketat oleh berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan & Pemerintah Daerah, ahli gizi, lembaga independen monitoring.
3. Perbaikan di wilayah yang paling banyak masalah, khususnya Jawa Barat (Garut), Jawa Tengah (Brebes, Sukoharjo), dan daerah Indonesia Timur, agar kualitas tidak timpang antarwilayah.
5. Pastikan keberlanjutan program karena manfaatnya besar. Program ini bukan sekadar jangka pendek atau popularitas, melainkan bagian dari pembangunan sumber daya manusia, dan pengentasan stunting serta ketahanan pangan masyarakat.
6. Para pelaku yang terlibat di yayasan juga harus memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan dapur MBG yang berkualitas dan jauh dari penyelewengan.
IKA ISMEI menekankan bahwa MBG harus tetap berlanjut, bukan dihentikan, karena manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi generasi penerus bangsa.
Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, terutama di titik-titik yang telah menimbulkan dampak negatif seperti keracunan, makanan basi, distribusi buruk, dan ketidakmampuan dalam menjaga standar hygiene & keamanan pangan.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKA ISMEI juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar MBG berjalan dengan baik, aman, dan mampu memberdayakan ekonomi lokal.
- Penulis :
- Arian Mesa
