Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya masukan masyarakat untuk memperkuat serta memperbaiki kekurangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sembilan bulan.
Audiensi dengan Organisasi Masyarakat
Hal itu ia sampaikan usai audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait pandangan serta rekomendasi program MBG.
"Baru sembilan bulan dan masih banyak, kita akui banyak sekali yang memang penuh dengan kekurangan. Badan Gizi Nasional secara kelembagaan pun ini juga badan yang baru, perangkat juga masih belum terhierarki dengan baik, artinya baru memang terpusat di tingkat pusat saja, belum ada perwakilan di tingkat daerah," kata Putih.
Putih menjelaskan koordinasi lintas instansi sudah mulai berjalan di sejumlah daerah, namun penguatan struktur tetap dibutuhkan.
Ia mencontohkan kunjungan kerja ke Batam, di mana koordinasi antara dinas kesehatan dan pendidikan sudah berjalan untuk menangani berbagai kasus.
"Kalau kemarin saya kebetulan ke Batam, itu sudah mulai berjalan, ada koordinasi bagaimana penanganan-penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini menjadi awal," ujarnya.
Tantangan Gizi dan Kesehatan Nasional
Putih menyoroti kompleksitas persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia, terutama dalam mempersiapkan generasi emas 2045.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pentingnya gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur.
"Ternyata begitu kompleks permasalahan gizi, ataupun juga permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama yang terkait dengan bagaimana menyiapkan generasi penerus kita. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masih sangat rendah, makanya masuk ke dalam item Germas," kata Putih.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah SDM di bidang gizi untuk mendukung keberhasilan program MBG.
Putih mengapresiasi masukan para ahli dan anggota DPR lainnya agar rekomendasi tidak hanya ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
"Ini menjadi catatan penting, artinya tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara makan bergizi gratis, tapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan terhadap SDM kesehatan di bidang gizi juga perlu didorong," tuturnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
