Imigrasi Jakut Bentuk Empat Desa Binaan untuk Cegah TPPO dan TPPM Lewat Edukasi Masyarakat

Pantau - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menargetkan pembentukan desa atau kelurahan binaan Imigrasi di empat kecamatan di wilayah Jakarta Utara untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Program ini merupakan bagian dari upaya preventif dengan menggandeng masyarakat secara langsung agar memahami aturan keimigrasian dan turut aktif dalam pencegahan kejahatan lintas negara tersebut.

Langkah Strategis Cegah TPPO dan TPPM

"Kami baru melakukan sosialisasi di Kecamatan Pademangan. Tiga kecamatan lainnya yakni Kelapa Gading, Cilincing, dan Kecamatan Penjaringan", ungkap salah satu perwakilan Imigrasi.

Program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi sendiri sudah diluncurkan sejak tahun 2023, dengan fokus awal pada pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing.

Program ini bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian di masyarakat, mencegah risiko dan kerawanan keimigrasian, serta memberikan edukasi langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Setiap wilayah yang masuk dalam program akan memiliki petugas Imigrasi Pembina Desa atau Kelurahan (Pimpasa) yang bertugas memberikan sosialisasi dan edukasi keimigrasian kepada warga setempat.

"Kami juga memberikan edukasi terkait orang yang ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja", ujarnya.

Sejalan dengan Program Nasional

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Widya Anusa Brata, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

"Meski Jakarta Utara belum ditemukan aksi tersebut tapi kami tetap bekerja melakukan sosialisasi dan pencegahan. Dengan kehadiran Imigrasi di lingkungan masyarakat dapat membuka wawasan masyarakat terkait aturan keimigrasian dan lainnya", ia mengungkapkan.

Dengan menyasar langsung masyarakat di empat kecamatan, Imigrasi berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku TPPO dan TPPM, sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan transnasional.