Pantau - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan akan segera mengumpulkan seluruh penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk membahas kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan kerugian seperti keracunan.
"Yang pasti kami sudah meminta ke Pak Sekda untuk mengumpulkan SPPG," kata Bupati kepada wartawan di Garut, Kamis.
Pemanggilan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas kejadian ratusan siswa yang mengalami gejala keracunan diduga setelah menyantap makanan MBG di Kecamatan Kadungora hingga harus menjalani perawatan medis.
Ratusan Siswa Alami Gejala Keracunan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut mencatat sebanyak 657 orang mengalami gejala keracunan, dengan 19 orang sempat dirawat di fasilitas kesehatan, namun kini seluruhnya sudah dinyatakan sehat.
Kejadian bermula pada Selasa (16/9) ketika siswa di beberapa sekolah, yakni MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari di Kecamatan Kadungora, mengeluhkan pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan di sekolah.
Pada Rabu (18/9), semakin banyak siswa yang datang ke puskesmas dengan gejala yang sama, sehingga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara massal.
Dinkes Garut sudah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium, namun setelah sepekan hasilnya belum juga keluar.
Pemerintah Pastikan Evaluasi Program MBG
Pemkab Garut bersama pemerintah pusat terus berupaya melakukan pembenahan, salah satunya meminta SPPG menjaga kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak di sekolah.
"Mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga kualitas, mengembangkan prosedur keamanan, dan keamanan makanan yang menurut saya sudah disampaikan oleh BGN," katanya.
Bupati menegaskan pelaksanaan program MBG harus menempuh prosedur yang berlaku, dengan kewenangan berada di Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya yakin BGN juga punya prosedur tertentu yang dilakukan untuk menjamin semua itu, sesuai dengan aturan," ungkapnya.
Kejadian dugaan keracunan ini mendapat perhatian serius dari Pemkab Garut, sejumlah kementerian, bahkan anggota DPR RI dijadwalkan akan datang ke Garut untuk meninjau langsung.
Hasil uji laboratorium nantinya akan diumumkan pihak berwenang kepada publik sebagai bentuk transparansi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
