Pantau - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons terhadap insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.
Evaluasi Ketat Layanan Gizi, Fokus Utama Pemerintah
Menindaklanjuti arahan Presiden, sejumlah kementerian dan lembaga menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Minggu di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
Lembaga yang hadir dalam rakor tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, serta Badan Gizi Nasional.
"Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rakor.
Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG, terutama di daerah terdampak.
"Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," tegas Prasetyo.
Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa langkah tegas segera diambil untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan dalam program MBG bagi seluruh anak Indonesia.
"Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi," ujarnya.
SLHS Jadi Syarat Wajib, Pengawasan Daerah Diperkuat
Zulkifli menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higienis (SLHS) kini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS," katanya.
Ia juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan fungsi puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau kualitas makanan yang disediakan.
Langkah ini bertujuan agar makanan dalam program MBG tetap bergizi, aman, dan higienis.
Keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah juga ditekankan sebagai elemen penting dalam pengawasan program.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025, guna merumuskan strategi jangka menengah dan panjang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat virtual pada Senin, 29 September 2025, pukul 08.00 WIB.
"Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis," ujar Tito.
Fokus rapat daring tersebut adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.
Rakor pada Minggu dimulai pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
