Pantau - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Fahri Hamzah membahas rencana penghapusan rumah tidak layak huni (RTLH) di Denpasar, Bali.
Target Penyelesaian 2029
Data menunjukkan terdapat 33.086 unit RTLH di Bali, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karangasem.
Pemerintah menargetkan seluruh RTLH di Bali selesai ditangani pada 2029 melalui kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD provinsi, serta APBD kabupaten/kota.
"APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah, kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN," ungkap Wayan Koster.
Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, Pemprov Bali optimistis penyelesaian RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli dapat dipercepat.
Tantangan dan Rencana Transformasi Ekonomi
Pemprov Bali menilai Bali masih memiliki modal penting seperti desa adat yang kuat, ekonomi di atas rata-rata nasional, tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, angka pengangguran terendah, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional.
Angka harapan hidup masyarakat Bali tercatat tertinggi di Indonesia dan prevalensi stunting terendah.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi seperti kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan hingga 700 hektar per tahun, kemacetan lalu lintas, serta peningkatan volume sampah akibat tingginya arus wisatawan.
"Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan, karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata," ujar Wayan Koster.
Perumahan Bali sebagai Etalase Nasional
Wamen Perkim Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia, sehingga perumahan dan permukiman di Bali harus mencerminkan standar internasional.
"Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat, Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, moderen, tetapi tetap menghormati budaya lokal," katanya.
Pemerintah pusat menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia dan mendorong hingga 1 juta unit.
Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai 2026, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 kilometer persegi di sekitar sungai dan pesisir.
"Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan moderen yang higienis dan ramah wisata," ujar Fahri Hamzah.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan perumahan bersusun di perkotaan agar tidak memakan lahan subur, meskipun Bali memiliki aturan tentang batas ketinggian bangunan.
"Itu kita hormati, namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat," sambungnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
