Pantau - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Mulyadi melontarkan kritik keras terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan penyegelan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin sejumlah objek wisata di kawasan Puncak.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak serius bagi perekonomian lokal. Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 pekerja harus dirumahkan akibat berhentinya operasional belasan hingga puluhan objek wisata.
“Tindakan penyegelan di Kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata, investasi, dan membuat ribuan pegawai kehilangan mata pencaharian,” tegas Mulyadi, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, penyegelan ini bukan hanya mengurangi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memicu efek domino yang merugikan daerah.
Mulai dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya pengangguran, hingga potensi persoalan sosial seperti naiknya angka kriminalitas dan menurunnya rata-rata lama sekolah di wilayah sekitar.
“Kebijakan ini jelas tidak bijak. Puncak adalah kawasan wisata yang sejak lama menjadi tulang punggung ekonomi warga. Kalau terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, dalam waktu dekat ia akan melakukan reses di kawasan Puncak untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Tujuan reses saya nanti adalah belanja masalah, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak,” pungkasnya.
Kawasan Puncak sendiri selama puluhan tahun dikenal sebagai destinasi unggulan nasional, dengan deretan objek wisata, hotel, restoran, hingga glamping yang menjadi sumber penghidupan ribuan warga. Kini, keberlangsungan sektor tersebut tengah terancam akibat kebijakan penyegelan KLH.
- Penulis :
- Aditya Andreas
