Pantau - Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran subsidi pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI, Fauzi H. Amro, menyampaikan hal tersebut usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta pada Jumat (3/10/2025).
"Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN", jelasnya.
Subsidi Energi Capai Rp379 Triliun, Penyaluran LPG Sudah 105 Persen
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp479 triliun, terdiri dari Rp379 triliun untuk energi (BBM, listrik, LPG 3 kg) dan Rp103–104 triliun untuk subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit program, hingga subsidi pajak.
Pertamina Patra Niaga melaporkan sejumlah data penyaluran di wilayah Yogyakarta hingga 1 Oktober 2025, yakni:
- Penyaluran Biosolar sudah melebihi 100 persen dari kuota.
- Pertalite mencapai lebih dari 93 persen dari kuota.
LPG 3 kg mencapai 105 persen, dicatat menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) berbasis KTP.
Layanan distribusi energi di DIY melayani sekitar 3 juta penduduk, sementara Jawa Tengah mencakup 38 juta penduduk, didukung oleh 1.038 SPBU, 10.300 agen, dan 65.000 pangkalan LPG.
Komisi XI menekankan bahwa subsidi energi harus disalurkan lebih efisien, tepat sasaran, dan adil, terutama untuk masyarakat miskin, kelompok rentan, serta pelaku UMKM.
Validitas Data Jadi Kunci Penyaluran Subsidi
Dalam kunjungan ini, Komisi XI juga menemukan persoalan terkait validitas data penerima subsidi.
"Soal data, semua BUMN sekarang induknya di Danantara, sudah ada pengesahan bahwa BUMN menjadi badan pengatur. Oleh sebab itu sesuai amanah Presiden, kita wajib menggunakan satu data, DTSEN. Artinya semua data subsidi, baik energi, non-energi, BPJS, hingga program lain, terintegrasi", tegas Fauzi.
Ia menekankan pentingnya penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran subsidi bisa lebih akurat dan efektif.
Berdasarkan pemaparan Pertamina, Fauzi optimis bahwa subsidi hampir Rp500 triliun ini akan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan anggaran kurang lebih Rp497 triliun, hampir Rp500 triliun, subsidi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah dapat meningkatkan daya beli sehingga pertumbuhan yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen di tahun 2029 bisa tercapai", ujarnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
