Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, dengan biaya Rp22 triliun tidak ekonomis bagi masyarakat maupun investor.
Usulan Alternatif Jalur Bypass
Mori menyebut, “Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan atau port to port masih jauh dari kata realistis,” ungkapnya.
Menurutnya, proyek jalan tol sepanjang 88 kilometer itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena biayanya terlalu besar dibanding manfaatnya.
Sebagai alternatif, Mori mengusulkan pembangunan jalan bypass dengan memanfaatkan dan memperbaiki jalur yang sudah ada, dari bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Sengkol hingga Kayangan.
Dalam skema tersebut, segmen pertama akan memanfaatkan jalur dari Bundaran BIL Gerung menuju Sengkol, sedangkan segmen kedua mencakup pelebaran jalan dari Sengkol hingga Pringgabaya.
Mori menjelaskan, “Jadi, akan dibangun sebagian. Kan dari Sengkol ke Pringgabaya itu jalur provinsi. Itu nanti akan ditingkatkan menjadi jalur nasional,” ujarnya.
Perkiraan total biaya pembangunan bypass dari Bundaran BIL–Bundaran Gerung hingga Pringgabaya menuju Pelabuhan Kayangan mencapai Rp3,56 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan pembangunan jalan tol Rp22 triliun.
Ia menegaskan bahwa sebagian besar dana akan digunakan untuk pembebasan lahan pelebaran jalan, bukan pembangunan jalur baru.
“Rencana itu lebih bagus menuju Pelabuhan Kayangan. Karena jalur sekarang dari Mataram ke Kayangan sudah jenuh bisa kita usai melewati jalur ini,” katanya.
Mori berkomitmen memperjuangkan rencana bypass ini agar dapat direalisasikan dalam lima tahun ke depan.
“Ini akan kita suarakan satukan pendapat semua, baik gubernur, menteri, DPR RI kita satukan, karena ini sangat memungkinkan. Kalau tol tidak mungkin, tidak ekonomis. Karena lalu lintasnya tidak banyak, pengusaha rugi. Apalagi pembebasan lahan tol saja Rp2 triliun. Belum lagi ada sengketa tanah,” tambahnya.
Pertimbangan Teknis dari Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalur tol Lembar–Kayangan merupakan bagian dari rencana umum Kementerian Pekerjaan Umum.
“Jadi memang disampaikan syarat tingkat kepadatan lalu lintas untuk membangun tol itu sampai 7,6. Kita sekarang kan 4 sekian di jalur tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, prastudi kelayakan (feasibility study atau FS) pembangunan jalan sudah dilakukan sebagai dasar penerbitan FS tahap pelaksanaan oleh Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU.
Namun karena ketidakpastian rencana pembangunan tol Lembar–Kayangan, dana FS sebesar Rp5 miliar dialihkan ke rencana pembangunan jalur bypass di bagian selatan Pulau Lombok.
Sadimin menjelaskan, “Karena bypass lebih memungkinkan. Tahun ini, FS sama dokumen amdal selesai, sehingga detail engineering design (DED) sama pembebasan lahan mudahan selesai, sehingga sudah bisa konstruksi fisik,” ujarnya.
Segmen pertama bypass akan meliputi jalur Bundaran Gerung–BIL sepanjang 20,4 kilometer yang akan ditingkatkan dengan tambahan dua jalur lambat.
Segmen kedua mencakup jalur Sengkol–Pringgabaya sepanjang 50 kilometer yang akan ditingkatkan dari jalan provinsi menjadi bypass dua jalur empat lajur.
Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan jalan bypass adalah Rp714 miliar untuk segmen Bundaran Gerung–Bundaran BIL dan Rp2,85 triliun untuk segmen Sengkol–Pringgabaya, dengan total Rp3,56 triliun.
Rencana pembangunan bypass ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kepadatan lalu lintas dari Mataram menuju Kayangan dengan biaya lebih efisien dan waktu realisasi yang lebih realistis.
- Penulis :
- Leon Weldrick
