Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo dinilai menjadi tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia, dengan tujuan utama mengentaskan stunting, meningkatkan gizi anak, serta menjadi investasi jangka panjang kualitas sumber daya manusia nasional.
Keberhasilan program ini dinilai tidak cukup hanya bergantung pada ketersediaan anggaran negara, namun membutuhkan inovasi pembiayaan serta tata kelola yang transparan dan adil.
Zakat dan Wakaf Produktif Dinilai Bisa Jadi Alternatif Pendanaan
Ekonomi syariah disebut memiliki peran strategis dalam mendukung MBG karena mampu menjembatani antara efisiensi fiskal dan keberkahan sosial.
Salah satu kekuatan utama ekonomi syariah adalah potensi pembiayaan sosial yang besar, seperti zakat dan wakaf.
Berdasarkan data BAZNAS dan Kementerian Agama tahun 2024, potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasi yang terkumpul baru sekitar Rp41 triliun.
Selain itu, potensi wakaf tunai terus meningkat dengan tren penyaluran ke sektor pendidikan, pangan, dan kesehatan.
Jika sebagian kecil dari potensi tersebut diarahkan untuk mendukung program MBG, maka beban APBN dapat dikurangi dan partisipasi publik dapat diperluas.
Zakat dan wakaf produktif juga bisa digunakan untuk mendanai dapur umum, pengadaan bahan pangan halal bergizi, dan pemberdayaan petani lokal.
Instrumen Syariah Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain zakat dan wakaf, alternatif pembiayaan lain yang sesuai prinsip syariah adalah melalui sukuk sosial (sukuk ijtima’i).
Instrumen ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur logistik pangan nasional seperti gudang pendingin, dapur komunitas, dan fasilitas transportasi makanan.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sisi fiskal, tetapi juga membangun nilai spiritual dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
Potensi sinergi ini semakin nyata dengan keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden.
KNEKS memiliki mandat strategis untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional serta mendorong integrasi prinsip syariah dalam kebijakan publik.
Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan otoritas zakat serta wakaf, KNEKS dapat menjadi katalis dalam mengonsolidasikan sumber dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendukung program-program nasional seperti MBG.
Jika dikelola secara transparan dan terukur, sinergi antara KNEKS dan pemerintah dapat melahirkan model pembiayaan yang efisien sekaligus membawa keberkahan sosial bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
