Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk tim khusus untuk menyisir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 setelah dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan sebesar Rp15 triliun.
Pemotongan DBH Turunkan RAPBD DKI Jakarta
Pemotongan DBH tersebut membuat RAPBD DKI Jakarta 2026 turun dari perkiraan semula Rp95 triliun menjadi hanya Rp79 triliun.
Menurut Justin, penurunan pendapatan itu mengharuskan adanya pemangkasan pada berbagai pos pengeluaran agar struktur anggaran tetap seimbang.
“Pemprov DKI memiliki sekitar 251 ribu item belanja setiap tahun, dan semuanya perlu diperiksa satu per satu,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Gubernur Pramono Anung untuk melakukan penyesuaian anggaran secara detail terhadap setiap komponen belanja.
Justin menyarankan agar dibentuk tim khusus yang bertugas menyisir seluruh anggaran guna menemukan potensi pemborosan yang bisa dihapus dari RAPBD DKI Jakarta.
Soroti Pemborosan dan Dorong Transparansi Publik
Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, ditemukan rencana pembelian tiga unit server oleh Dinas Perpustakaan dengan harga Rp1,7 miliar per unit.
Hasil penelusuran mandiri menunjukkan bahwa server dengan spesifikasi serupa di pasaran hanya seharga sekitar Rp300 juta per unit.
“Perbedaan harga tersebut merupakan bentuk pemborosan yang harus segera ditinjau ulang dan dihapus dari anggaran, terutama di tengah pemangkasan besar-besaran akibat pengurangan DBH,” tegas Justin.
Ia juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh rencana belanja ke publik melalui situs https://apbd.jakarta.go.id/ agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas proses anggaran.
Justin menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik agar setiap pembelian yang dilakukan pemerintah dapat dipantau oleh masyarakat luas.
“Efisiensi dan transparansi anggaran menjadi kunci agar RAPBD DKI Jakarta 2026 tetap berjalan efektif meskipun mengalami penurunan dana yang signifikan,” pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
