Puan Maharani Apresiasi Peran Istri Anggota DPR dalam Dukung Kinerja Suami, PIA Gelar Khitanan Massal Peringati HUT ke-80 DPR

Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi peran istri anggota DPR RI yang tergabung dalam Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, karena dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung tugas dan tanggung jawab suami mereka sebagai wakil rakyat.

Puan menyampaikan bahwa di tengah tekanan dan kritik publik terhadap DPR, peran istri sebagai pendamping yang mengurus rumah tangga dan anak-anak sangat penting agar anggota DPR bisa menjalankan tugas secara optimal.

“Gotong royong dan dukungan dari ibu-ibu PIA tentu saja akan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kami anggota DPR RI dan tentu saja bagi para suaminya dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Puan.

Peran PIA DPR RI dalam Aksi Sosial

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memberikan sambutan dalam acara khitanan massal yang digelar oleh PIA DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa dukungan pasangan sangat menentukan keberhasilan seorang legislator dalam menjalankan tugas-tugasnya di parlemen.

“Kalau tidak didukung para istri, tidak didukung oleh pasangan tentu saja kita pasti tidak bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan lebih baik, dengan tenang dan tentu saja tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Khitanan massal ini merupakan rangkaian kegiatan sosial dalam rangka memperingati HUT ke-80 DPR RI dan diikuti oleh 100 anak dari keluarga besar karyawan DPR RI.

Wakil Ketua PIA DPR RI, Raden Euis Handayani—yang juga istri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad—menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial dari PIA DPR RI kepada lingkungan sekitarnya.

“Tahun ini merupakan kali pertama kami menggelar program sunatan massal. Sebelumnya, PIA DPR RI juga telah melaksanakan bakti sosial berupa pembagian sembako dan santunan untuk anak yatim,” jelasnya.

Puan juga menegaskan bahwa DPR RI saat ini sedang menjalankan proses transformasi agar menjadi lembaga yang lebih terbuka terhadap masukan publik dan menjalankan fungsi secara lebih efektif dan bermanfaat.