Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam membangun pemerintahan yang terbuka, cepat, dan dipercaya rakyat, dalam forum internasional Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.
Arsitektur Digital Nasional dan Layanan Terpadu
Rini menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus mempercepat penerapan teknologi digital untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat.
Transformasi ini bertujuan mempercepat layanan publik, meningkatkan partisipasi, dan membangun kepercayaan terhadap negara.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur transformasi digital didukung oleh arsitektur digital nasional yang mencakup integrasi identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital.
Bagi negara besar dan beragam seperti Indonesia, integrasi digital menjadi langkah penting untuk pemerataan layanan.
Pemerintah tidak membangun banyak sistem terpisah, melainkan menghubungkan ratusan platform menjadi satu layanan terpadu.
Dengan pendekatan omni-channel, sistem pemerintahan kini dirancang untuk menjangkau warga di mana pun mereka berada.
Pendekatan menyeluruh ini diterapkan di seluruh level pemerintahan, termasuk penyatuan arah digital antara kementerian dan pemerintah daerah.
Salah satu contoh konkretnya adalah program percontohan di Kabupaten Banyuwangi.
Dalam program tersebut, lebih dari 300.000 warga mendaftar perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan menerima pembayaran langsung.
Program ini membuktikan bahwa sistem digital mampu menyalurkan bantuan secara cepat dan memangkas hambatan birokrasi.
Pemerintahan 5.0: Dari Mendengar ke Bertindak
Rini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada keterbukaan dan partisipasi.
Pemerintah membangun kepercayaan publik dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui platform digital.
Jutaan aspirasi ditampung dan dijadikan bahan perbaikan tata kelola.
"Setiap aspirasi adalah peluang untuk memperbaiki pemerintahan," ungkapnya.
Ia menyebut bahwa pemerintah tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus bertindak cepat menanggapi suara warga.
Pola pikir kolaboratif ini merupakan bagian dari visi Pemerintahan 5.0, yaitu pergeseran dari “memerintah untuk rakyat” menjadi “memerintah bersama rakyat”.
Menurutnya, teknologi memang menghadirkan kecepatan, namun keterbukaan adalah fondasi dari kepercayaan.
Keterbukaan ini menjadi infrastruktur utama dalam membangun bangsa yang inklusif dan maju.
Rini juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berkembang secara inklusif dan manusiawi.
“Pemerintah harus berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan tentang kesempurnaan,” ia mengungkapkan.
Keterbukaan dan partisipasi publik disebutnya sebagai jembatan antara negara dan warganya, yang pada akhirnya bertujuan mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki bersama.
- Penulis :
- Aditya Yohan
