billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

DPR Dukung Program Makan Bergizi Gratis Lewat Konsep School Kitchen, Dorong Regulasi dan Pengawasan Ketat

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Dukung Program Makan Bergizi Gratis Lewat Konsep School Kitchen, Dorong Regulasi dan Pengawasan Ketat
Foto: (Sumber: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Foto: Tari/vel.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan school kitchen yang memungkinkan sekolah mengelola langsung penyediaan makanan bergizi bagi siswa.

Dukungan ini diberikan sebagai respons terhadap pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang menyebut kemungkinan pelaksanaan MBG lewat model dapur sekolah.

"Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan," ungkap Lalu Hadrian.

Komitmen DPR: Regulasi, Pengawasan, dan Dukungan Teknis

Sebagai pimpinan Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian.

"Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sekolah yang ingin menjalankan school kitchen juga harus mendapatkan bantuan teknis yang memadai.

Optimalkan Potensi Lokal dan Minimalkan Kendala Logistik

Menurut Lalu Hadrian, fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG memberi ruang adaptasi terhadap kondisi lapangan, seperti ketersediaan bahan pangan lokal dan situasi geografis sekolah.

"Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik," jelasnya.

Komisi X DPR RI juga akan terus mengawal proses pembahasan regulasi dan memastikan dukungan anggaran melalui APBN dan APBD untuk pengadaan school kitchen.

Pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan juga menjadi hal yang ditekankan untuk mendukung keberhasilan program ini.

"Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan," tutup Lalu Hadrian.

Penulis :
Aditya Yohan