Pantau - Tim Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, guna menghimpun berbagai masukan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di sejumlah daerah.
Kunjungan ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, sebagai bagian dari agenda nasional untuk memantau pelaksanaan Program MBG di 35 provinsi di Indonesia.
Kunjungan untuk Mendengar dan Menghimpun Masukan
Perwakilan Kementerian Setneg, Benny Kustriadi, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung masukan, tantangan, dan kondisi nyata di lapangan dari pemerintah daerah, sekolah, serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kehadiran kami di sini bukan untuk mengevaluasi atau mengaudit. Kami hadir sebagai mitra untuk mendengarkan dan menghimpun masukan dari sekolah maupun SPPG yang terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG," ungkapnya.
Beberapa masukan yang diterima selama kunjungan meliputi isu pemerataan penerima manfaat MBG antar-SPPG, kebutuhan penyesuaian menu makanan bagi balita, serta peningkatan standar kelayakan konsumsi.
Kementerian Setneg juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, termasuk peran aktif dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program.
Keterlibatan Lokal dan Standar Pelayanan Gizi
Dalam implementasinya, setiap dapur penyedia MBG diwajibkan memiliki tenaga ahli gizi, sementara para penjamah makanan diminta lebih berkomitmen terhadap standar kebersihan dan mutu.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya porsi yang tersaji, tetapi juga dari mutu gizi dan dampaknya bagi masyarakat,” ia mengungkapkan.
Kepala BGN Perwakilan Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menyebutkan bahwa terdapat 20 dapur SPPG yang saat ini beroperasi di Kabupaten Manokwari, seluruhnya melibatkan petani lokal dan penjual makanan tradisional Papua.
"Sayur mayur dan bahan makanan lokal yang dijual mama-mama Papua telah menjadi bagian dari menu MBG di Manokwari," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marthen Rantetampang, menambahkan bahwa kegiatan ini turut menghadirkan sekolah-sekolah penerima manfaat MBG.
"Kami berharap kunjungan ini membawa perbaikan dalam pelaksanaan MBG. Program ini bukan jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang untuk membentuk generasi emas Indonesia," katanya.
Semua data dan masukan yang dihimpun dari kunjungan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk Presiden.
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program, mencakup tanggung jawab, hak, dan kewajiban berbagai pihak.
Presiden juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan untuk program MBG.
Bahan pangan seperti sayuran, ikan, dan umbi-umbian diharapkan berasal dari hasil produksi lokal agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
