Pantau - Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, rampung pada Desember 2025, sebagai respons atas temuan kontaminasi di area industri tersebut.
Fokus di Sepuluh Titik, Satgas Bergerak Bersama Instansi Terkait
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Harian Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa penanganan tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga menyangkut pembenahan regulasi nasional.
"Tugas pemerintah bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun fondasi regulasi agar kejadian serupa tidak terulang", ujarnya saat apel kesiapsiagaan Satgas di Mako Polsek Cikande, Senin, 13 Oktober 2025.
Apel tersebut dihadiri oleh Gubernur Banten, Bupati Serang, Kapolda Banten, serta perwakilan dari Kemenko Bidang Pangan, BRIN, Bapeten, TNI AD, Brimob Polri, dan unsur pemerintah daerah.
Satgas telah memulai proses dekontaminasi di sepuluh titik utama yang terdeteksi terpapar radiasi, dengan target penyelesaian bertahap dalam waktu satu bulan.
Proses dilakukan secara hati-hati sambil memastikan lingkungan sekitar tetap dalam kondisi aman dan terkendali.
Penyelidikan Sumber Kontaminasi, Penguatan Regulasi dan Moratorium Impor Scrap
Secara paralel, penegakan hukum tengah berjalan untuk menelusuri sumber radiasi yang diduga berasal dari limbah Cs-137.
Pemerintah mendukung penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan melibatkan BRIN dan Bapeten sebagai tim ahli.
Dua sumber potensial kontaminasi sedang diselidiki, yaitu:
- Importasi scrap besi dan baja
- Kebocoran limbah Cs-137 dari sektor komersial
Sebagai tindakan preventif, pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem pengawasan dan keamanan radiasi dapat berjalan secara maksimal.
Pemerintah juga mewajibkan pengelola Kawasan Industri Modern Cikande untuk mendukung penyediaan fasilitas penyimpanan sementara darurat di PT PMT, yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
Kesehatan Masyarakat Dipantau, Sistem Nasional Pengawasan Diperkuat
Penanganan dampak kesehatan terhadap masyarakat dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial.
Pemerintah memanfaatkan insiden ini untuk memperkuat kebijakan dan regulasi nasional terkait pengawasan radiasi dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berkomitmen menyelesaikan dekontaminasi Cs-137 secara tuntas dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
