billboard mobile
FLOII Event 2025 - Paralax
ads
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Kolaborasi Kementan dan BP Taskin Jadikan Pertanian Motor Pengentasan Kemiskinan di Desa

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Kolaborasi Kementan dan BP Taskin Jadikan Pertanian Motor Pengentasan Kemiskinan di Desa
Foto: Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman (kiri), Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko (kanan) dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa 14/10/2025 (sumber: Humas Kementan)

Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjalin kerja sama strategis untuk memanfaatkan potensi sektor pertanian sebagai penggerak utama pemberdayaan masyarakat desa, guna menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa program ini tidak hanya bertujuan menciptakan swasembada pangan, tetapi juga mengangkat martabat masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

"Mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga mengangkat harkat dengan memberdayakan masyarakat dari kemiskinan menuju kemandirian", ungkapnya.

Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan.

Ia mencontohkan keberhasilan program pertanian berbasis by name by address yang pernah diterapkan di sebuah kabupaten, di mana tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 38 persen menjadi 8 persen dalam kurun waktu satu hingga dua tahun.

Keberhasilan ini dicapai melalui pemberdayaan pertanian yang tepat sasaran, dengan mengidentifikasi warga miskin secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka.

"Kalau punya lahan kita bantu tanam dan beri alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kita bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan", ia mengungkapkan.

Amran juga menjelaskan bahwa sektor pertanian melibatkan 160 juta penduduk dan menopang 70 persen masyarakat Indonesia, sehingga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi rakyat.

Selain itu, peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta kemudahan akses pupuk yang diberikan Presiden Prabowo Subianto turut memperkuat pendapatan petani.

"Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan", kata Amran.

Pilot Project di 10 Kabupaten dan Skema Aglomerasi

Sebagai langkah awal, program ini akan diluncurkan melalui proyek percontohan (pilot project) di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi serta dipimpin oleh kepala daerah yang proaktif dan berkomitmen terhadap perubahan.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa pemberian bantuan, melainkan transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat.

Transformasi ini mencakup peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.

Program ini akan menggunakan skema aglomerasi, di mana satu kabupaten akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya, sehingga dampaknya tidak hanya lokal, tetapi juga membentuk resonansi ekonomi kawasan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif di wilayah lain di Indonesia.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai kerja sama ini sebagai bukti nyata sinergi antarlembaga yang berdampak langsung pada masyarakat miskin.

Nota kesepahaman antara Kementan dan BP Taskin akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian.

"Kami mendata kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten tahun ini, dan akan mengaitkannya dengan program Kementerian Pertanian di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura", jelas Budiman.

Penulis :
Leon Weldrick